Efektif per 1 Maret 2022, BPJS Akan Menjadi Salah Satu Syarat Jual Beli Tanah

Efektif per 1 Maret 2022, BPJS Akan Menjadi Salah Satu Syarat Jual Beli Tanah

Posted on

Infosolution.biz – Warga yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, menunaikan Ibadah Haji atau Umroh, bahkan jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Presiden melalui instruksi yang dikeluarkan pada 6 Januari 2022 meminta Kapolri untuk menyempurnakan aturan bagi pemohon SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk menambahkan persyaratan berupa BPJS Kesehatan.

Penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tulis Inpres tersebut.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Agama agar BPJS Kesehatan menjadi syarat bagi calon jemaah umrah dan haji.

“Mewajibkan calon Jamaah Umroh dan Haji khusus untuk menjadi peserta aktif dalam program JKN,” lanjutnya.

Menteri Agama juga diminta memastikan pelaku usaha dan pekerja penyelenggara perjalanan Umroh dan penyelenggara Haji khusus menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Hal ini juga berlaku bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan baik pada satuan pendidikan formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama.

Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mengumumkan bahwa kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat jual beli tanah mulai 1 Maret 2022.

“Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022,” tulis surat bernomor HR.02/164-400/II/2022 yang ditandatangani Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana, dikutip dari Infosolution.biz , Sabtu (19/2).

Dalam surat tersebut, pemohon pelayanan peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus menyertakan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.

“Setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus disertai dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan,” demikian bunyi surat tersebut seperti dikutip, Sabtu (19/2).

Surat tersebut menyebutkan aturan ini sesuai dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

Lebih lanjut surat tersebut menjelaskan bahwa JKN bersifat wajib atau mandatory dan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan dengan mekanisme jaminan kesehatan sosial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *