Heboh Nikah Beda Agama Di Semarang, Wanita Muslim Ikut Pemberkatan di Gereja

Heboh Nikah Beda Agama Di Semarang, Wanita Muslim Ikut Pemberkatan Di Gereja

Posted on

Infosolution.biz – Media sosial dihebohkan dengan viralnya foto-foto prosesi pernikahan dua mempelai berbeda agama di sebuah gereja di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Foto tersebut memperlihatkan seorang mempelai pria mengenakan setelan jas berwarna hitam, sedangkan sang mempelai wanita mengenakan gaun panjang berwarna putih yang dipadukan dengan hijab.

Kedua mempelai berfoto dengan latar belakang simbol salib di sebuah gereja. Mereka didampingi oleh keluarga masing-masing, seorang pendeta, dan seorang saksi pernikahan.

Dihubungi terpisah, konselor pernikahan Achmad Nurcholis mengakui pasangan suami istri tersebut berbeda agama. Pengantin pria beragama Katolik, sedangkan pengantin wanita beragama Islam.

Prosesi pemberkatan pernikahan pasangan ini digelar di Gereja St. Ignatius Krapyak, Kota Semarang, Sabtu (5/3) lalu.

“Ya betul, nikah beda agama. Prosesinya Sabtu lalu,” kata Achmad, Selasa (8/3).

Achmad menceritakan, pasangan nikah beda agama yang viral itu sudah rutin berkomunikasi dengannya sejak dua tahun lalu.

Menurutnya, pernikahan beda agama bukanlah hal yang mustahil. Ia menjelaskan, prosesi pernikahan dilakukan dengan dua cara. Pertama, ada berkat di dalam gereja. Setelah itu, dilakukan akad nikah bagi pengantin perempuan muslim.

“Karena mereka beragama Islam dan Katolik, mereka menikah dengan dua cara ini. Kehadiran kami mengisi apa yang belum dilakukan oleh KUA. Kami membantu akad nikahnya,” ujarnya.

Achmad menjelaskan, pasangan ini juga mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing. Ia juga mengatakan syarat menikah hampir sama dengan pernikahan satu agama.

“Sama seperti pasangan pada umumnya, mereka pencatatannya dengan Dukcapil,” katanya.

Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama Di Indonesia?

Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama Di Indonesia?

Diketahui, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”

Gereja Katolik sendiri mengizinkan perkawinan beda agama atau ‘disparitas cultus’ dan perkawinan beda Gereja atau ‘mixta religio’ dan tidak memaksa pasangan beda agama untuk pindah agama. Namun, pengantin diminta untuk mengikuti ritus atau tata cara Gereja Katolik.

Sedangkan Islam hanya membolehkan pernikahan beda agama selama mempelai pria beragama Islam dan mempelai wanita adalah Ahlul Kitab alias Yahudi atau Nasrani (Al-Maidah ayat 5).

Tanggapan Kemenag Soal Nikah Beda Agama di Semarang

Tanggapan Kemenag Soal Nikah Beda Agama di Semarang

Kasubdit Kepenghuluan, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Anwar Saadi, menegaskan perkawinan yang sah harus berdasarkan hukum masing-masing agama.

Peraturan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal itu disampaikannya menanggapi viralnya foto pernikahan dua mempelai berbeda agama di media sosial.

“Ya, peraturan kami jelas. Pernikahan itu sah menurut hukum masing-masing agama. Dari perspektif Islam, pria muslim dan wanita Muslim nikahnya sama-sama muslim. Saya kira begitu juga dengan agama lain,” kata Anwar, Selasa (8/3).

Anwar menjelaskan, bagi pasangan beda agama, sebagian besar calon pengantin akan berpindah agama saat hendak menikah. Dengan demikian, mereka menikah dengan agama yang sama dan dapat didaftarkan oleh negara.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa mencatat jika pernikahan dilakukan oleh pengantin yang berbeda agama.

“KUA tidak akan bisa mencatat [jika berbeda agama]. Tidak bisa. KUA hanya satu agama yang sama. Jika berbeda agama, tidak bisa,” katanya.

Lebih lanjut, Anwar menyatakan bahwa kondisi tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.

Ia menjelaskan, UU Perkawinan pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015. Namun, gugatan itu ditolak MK.

Gugatan diajukan karena para penggugat menganggap perkawinan beda agama oleh negara tidak sah menurut peraturan. Penggugat menilai perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan, justru melanggar hak konstitusional warga negara.

“Kalau nikah beda agama, tidak bisa di Indonesia, tidak ada aturannya. Padahal sudah diuji di MK dan ditolak,” katanya.

“Jadi negara mencatat [perkawinan] jika itu sah secara agama. Jika tidak sah secara agama, secara negara juga tidak sah,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *